Jejakdanarah.com - Penindakan terhadap pemain judi online tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Di balik orang yang ditangkap dan diproses hukum, masih ada pertanyaan tentang sistem yang memungkinkan platform digital menjangkau masyarakat.
Pertanyaan itu muncul dari Djoni Sudjatmoko dalam diskusi dan bedah buku Ekonomi Pancasila yang digelar TIMES Indonesia di Posko TIMES Indonesia, Arena Muktamar NU ke-35, Perumahan Bahrul Ulum Menara Asri, Tambakberas, Jombang.
Djoni membawa kasus Yudi Surya sebagai salah satu contoh. Yudi, warga Surabaya, terseret perkara judi online setelah bermain judi slot melalui aplikasi Higgs Games Island (HGI).
Ia kemudian menjalani proses hukum dan mendapat hukuman satu tahun penjara dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Ketika Pemain Menjadi Titik Akhir Penindakan
Bagi Djoni, persoalan tersebut tidak berhenti pada tindakan pemain. Masyarakat yang bermain judi tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Namun, menurut dia, penanganan judi online juga perlu melihat bagaimana aplikasi yang menjadi sarana permainan dapat beredar dan diakses masyarakat.
Di titik itu, Djoni mempertanyakan peran pengawasan.
“Jangan masyarakat yang dikorbankan. Kalau aplikasinya bisa beredar, siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi-aplikasi judol ini?” kata Djoni.
Pertanyaan tersebut menggeser pembahasan dari sekadar perilaku pemain menuju sistem yang berada di belakangnya.
Jika sebuah aplikasi dapat masuk ke ruang digital masyarakat dan kemudian digunakan sebagai sarana perjudian, Djoni menilai pemerintah perlu melihat bagaimana mekanisme pengawasan berjalan.
Djoni Soroti Perizinan dan Pengawasan
Djoni mempertanyakan mekanisme pemerintah dalam mengawasi platform permainan digital.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat dari berbagai sisi. Perizinan, pengawasan, hingga dampak ekonomi terhadap masyarakat menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Ia tidak ingin penangkapan pemain menjadi satu-satunya cara pemerintah menunjukkan penanganan terhadap judi online.
Menurut Djoni, pemerintah juga perlu mengevaluasi aturan apabila masih terdapat celah dalam sistem pengawasan.
“Kalau ada sesuatu yang belum diatur atau sudah diatur tetapi aturannya tidak benar, itu harus kita bedah bersama dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan satu hal penting: penegakan hukum terhadap individu dan pembenahan sistem tidak harus berjalan sendiri-sendiri.
Ekonomi Pancasila sebagai Cara Melihat Persoalan
Djoni kemudian menghubungkan persoalan judi online dengan gagasan ekonomi Pancasila yang menjadi tema diskusi.
Menurut dia, ekonomi Pancasila tidak hanya berbicara mengenai kegiatan ekonomi. Konsep tersebut juga harus menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai orientasi.
Karena itu, Djoni menilai kepemimpinan etik memiliki posisi penting dalam menjalankan prinsip tersebut.
“Kepemimpinan etik itu intinya para pemimpin harus mementingkan kepentingan yang lebih luas, kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya,” tegasnya.
Bagi Djoni, prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi pemerintah. Ia menyebut eksekutif, legislatif, yudikatif, media, lembaga swadaya masyarakat hingga organisasi sosial sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab sosial.
Dalam konteks judi online, kepemimpinan etik berarti keberanian melihat persoalan secara utuh. Bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi juga bagaimana persoalan tersebut bisa terus menjangkau masyarakat.
Jangan Sampai Korban Kembali Menanggung Beban
Djoni juga membawa pembahasan pada kelompok masyarakat yang rentan terdampak kebijakan.
Ia menyoroti persoalan bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang dikaitkan dengan data perbankan dan aktivitas judi online. Menurut dia, kebijakan semacam itu perlu melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Ia khawatir masyarakat yang sudah terdampak persoalan judi online justru kembali menerima beban dari kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah.
“Saya menilai masyarakat yang telah menjadi korban persoalan judi online jangan sampai kembali menerima beban akibat kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah,” jelasnya.
Persoalan itu membuat penanganan judi online tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan dan pemidanaan. Djoni mendorong adanya proses yang lebih panjang untuk membaca masalah di tengah masyarakat.
Dari Ramai Sesaat Menuju Pembahasan Berkelanjutan
Djoni menilai persoalan sosial sering kali mendapat perhatian besar ketika kasusnya muncul. Setelah itu, perhatian publik dapat kembali turun tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
Ia meminta persoalan masyarakat dihimpun dan dibahas secara berkelanjutan.
“Jangan panas-panas tai ayam. Sudah ramai, kemudian hilang sendiri. Permasalahan di masyarakat harus digali, dibuat hipotesis kemudian membahasnya, sampai ditarik solusinya,” kata Djoni.
Dalam pandangan tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan mengawasi bagaimana pemerintah merespons persoalan yang muncul.
Kontrol Sosial, Bukan Sekadar Kritik
Djoni berharap forum ekonomi Pancasila berkembang menjadi ruang kontrol sosial terhadap pemerintah.
Ia menegaskan kontrol tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah. Masyarakat, menurut dia, justru dapat membantu memberikan masukan agar kebijakan tetap mengarah pada kepentingan publik.
“Ini bukan untuk mencari kesalahan pemerintah. Kita masyarakat di bawah membantu memberikan kontrol kepada pemerintah dan kabinetnya,” ujarnya.
Dari persoalan judi online, Djoni melihat kebutuhan untuk mengevaluasi lebih dari satu sisi. Penegakan hukum terhadap pemain tetap berjalan, tetapi sistem yang memungkinkan perjudian digital menjangkau masyarakat juga perlu mendapat perhatian.
Kasus Yudi Surya menjadi salah satu pintu masuk untuk membicarakan persoalan itu. Di satu sisi, hukum menjangkau pemain. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang bagaimana platform dan mekanisme pengawasannya bekerja.
Pertanyaan tersebut belum berhenti pada siapa yang harus dihukum. Lebih jauh, Djoni mendorong agar sistem yang memungkinkan masyarakat terpapar judi online ikut diperiksa dan dievaluasi.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban malah dihukum, sementara sistem yang membuat mereka bisa menjadi korban tidak diperbaiki atau dievaluasi,” pungkasnya.
Editor : Redaksi